Monday, September 2, 2013

Hati-Hati dengan Jempolmu : Kebebasan Berekspresi di Filipina



Kebebasan berekspresi, meliputi kebebasan pers dan kebebasan menyatakan pendapat, merupakan salah satu hak asasi manusia sebagaimana ditegaskan dalam pasal 19 pada The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang diprakarsai oleh The United Nations Human Rights sebagai berikut (sengaja pasal dikutip dengan bahasa asli)

1. Everyone shall have the right to hold opinions without interference.
2. Everyone shall have the right to freedom of expression; this right shall  include freedom to seek, receive and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing or in print, in the form of art, or through any other media of his choice.

Kebebasan berekspresi dan kebebasan informasi merupakan hak asasi manusia yang wajib dilindungi bukan? :D

Kebebasan Berekspresi di Filipina 

Konstitusi Filipina 1987 pada Deklarasi Hak memuat pasal yang selaras dengan ICCPR, disebutkan pada pasal III bagian 4 :
"No law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances."

Dan disebutkan pula pada pasal III bagian 7:
The right of the people to information on matters of public concern shall be recognized. Access to official records, and to documents and papers pertaining to official acts, transactions, or decisions, as well as to government research data used as basis for policy development, shall be afforded the citizen, subject to such limitations as may be provided by law.”

Artinya,  konstitusi Filipina pun sepakat bahwa kebebasan berbicara, berekspresi, memperoleh informasi publik atau kebebasan pers adalah kebebasan yang dimiliki oleh warga Filipina.

Namun....

Salah satu unjuk rasa menentang Cybercrime Prevention Act


Filipina yang satu dasawarsa lalu dikenal sebagai negara yang menghargai kebebasan berekspresi warganya mendapat berbagai protes dan kritikan terkait kebijakan terbaru yang diambilnya. Pada tanggal 12 September 2012, Presiden Filipina Benigno Aquino III menandatangani Cybercrime Prevention Act  of 2012 (Undang-Undang Pencegahan Kejahatan Dunia Maya 2012) atau secara resmi disebut dengan Republic Act No. 10175 yang mengatur mengenai seks di internet (cyberseks), cybersquatting (kejahatan di dunia maya yang dilakukan dengan cara membeli domain nama perusahaan tertentu lalu menjualnya kepada perusahaan tersebut dengan harga mahal), pornografi anak di internet, pencurian identitas, akses ilegal terhadap data hingga pencemaran nama baik. Kejahatan di dunia maya diancam hukuman penjara maksimal  12 tahun di luar sejumlah denda yang dikenakan. Hukuman penjara tersebut melebihi hukuman penjara maksimal yang dapat dikenakan atas pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media 'konvensional'.

Hati-hati dengan Jempolmu!

Dengan diberlakukannya UU Pencegahan Kejahatan Dunia Maya 2012, pengguna jejaring sosial wajib berhati-hati dengan apa yang ditulisnya, salah-salah bisa dianggap sebagai pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik melalui internet diancam dengan hukuman penjara dua kali lipat dari pencemaran nama baik secara ‘konvensional’ karena efek yang ditimbulkannya dianggap jauh lebih masif. Sejumlah pihak mengkhawatirkan bila netizen menekan tombol 'like' di Facebook atau melakukan 'retweet' dapat dianggap sebagai pencemaran nama baik, tak hanya berlaku bagi sang pembuat status. 

Dampak Undang-Undang Pencegahan Kejahatan Dunia Maya 2012 

UU tersebut dianggap banyak kalangan sebagai UU yang membatasi kebebasan berekspresi dan berbicara di dunia maya serta mengurangi keamanan data. Sejumlah petisi dilayangkan kepada pemerintah, situs pemerintah diretas oleh oknum tertentu, sebagian pengguna Facebook di Filipina mengganti gambar profil mereka dengan latar hitam hingga demonstrasi di jalan. GMA News, sebuah situs berita di Filipina, bahkan merilis sepuluh hal 'mengerikan' yang dapat timbul dari pemberlakuan UU tersebut, di antaranya UU tersebut mencegah seseorang mengatakan hal yang buruk tentang orang lain yang telah meninggal meskipun itu benar (misal memberitakan kejahatan yang dilakukan penjahat), ancaman yang dapat mengenai orang yang memberitakan kejadian yang kurang menyenangkan bagi orang lain di masa lampau (melintasi waktu) hingga kekhawatiran bahwa Kementerian Kehakiman tidak berlaku adil dalam menerapkan UU dengan kewenangan langsung memblokir akses komputer secara langsung apabila data komputer diduga melanggar ketentuan UU tanpa intervensi pengadilan.

Undang-Undang Pencegahan Kejahatan Dunia Maya 2012, Mau Dibawa Kemana?

Menindaklanjuti luasnya protes publik dan desakan oposisi, pemerintah Filipina berencana memperbaharui UU tersebut. Pada bulan Mei 2013 lalu, Kementerian Kehakiman Filipina mengumumkan akan menghilangkan ketentuan pencemaran nama baik secara online agar lebih fokus pada kejahatan dunia maya yang terorganisir. Selain itu, Kementerian Kehakiman juga berencana menghapus ketentuan mengenai pornografi anak dan cybersquatting mengingat telah ada hukum yang mengatur kedua ketentuan tersebut.

Ternyata, Tak Hanya Itu.....

Filipina dikenal sebagai negara nomor tiga yang paling berbahaya bagi para jurnalis. Kepolisian dan serikat wartawan nasional berbeda versi mengenai jumlah jurnalis yang dibunuh selama pemerintahan Presiden Benigno Aquino (dari tahun 2010 hingga sekarang), kepolisian menyebut angka delapan sementara serikat wartawan nasional menyebut angka lima belas orang. Pembunuhan atas jurnalis ditengarai sebagai akibat adanya impunitas yakni suatu keadaan ketika pelaku penghilangan nyawa lolos dari investigasi maupun proses pengadilan. Filipina berada di peringkat ketiga dalam indeks impunitas yang dirilis oleh Committee to Protect Journalists selama empat tahun berturut-turut. Dalam The Press Freedom Index yang dikeluarkan oleh Reporters Without Borders, pada tahun 2013 Filipina hanya berada di peringkat 147 dari 179 negara yang disurvei. Peringkat tersebut menunjukkan level kebebasan yang dinikmati oleh para jurnalis, organisasi berita dan pengguna dunia serta upaya yang dibuat oleh pihak berwenang dalam menghargai kebebasan tersebut. 

Kalau dilihat dari keterangan di atas, Indonesia masih jauh lebih longgar daripada Filipina dalam memberikan kebebasan berekspresi dan kebebasan informasi ya. Tak terbayang bila pemerintah mengambil tindakan represif atas opini yang dilontarkan warganya melalui situs jejaring sosial.
Saat ini, warga Filipina kini berharap-harap cemas menanti hasil dari Kongres ke-16 Filipina yang salah satu agendanya membahas mengenai revisi UU Pencegahan Kejahatan Dunia Maya.

Kita tunggu saja, semoga ada berita baik dari negeri tetangga :)

---

Referensi :
 

No comments:

Post a Comment